NASIONAL – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Riau tengah mengambil langkah strategis untuk memperkuat penanganan Karhutla di Riau. Salah satunya dilakukan melalui rapat koordinasi hybrid yang digelar di Graha BNPB, Jakarta, pada Rabu (16/4), melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Provinsi Riau menjadi prioritas karena telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Status ini memungkinkan pemerintah pusat memberikan dukungan secara menyeluruh, termasuk personel, peralatan, dan pendanaan.
Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., yang memimpin rapat tersebut menyatakan bahwa langkah cepat harus diambil mengingat prediksi puncak musim kemarau akan terjadi pada Juni mendatang. “Puncak musim kemarau diprediksi mulai bulan Juni, saat ini kita sudah betul mengadakan rapat koordinasi dan menggelar apel kesiapsiagaan pada akhir April nanti,” ujar Suharyanto, yang juga menjabat sebagai Penanggung Jawab Desk Koordinasi Penanganan Karhutla.
Salah satu langkah konkret dalam penanganan Karhutla di Riau adalah pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Operasi ini bertujuan mengisi embung serta membasahi lahan gambut yang rawan terbakar. OMC dinilai efektif, seperti yang telah dilakukan saat mengatasi banjir di Jabodetabek pada Maret lalu. “Pertumbuhan awan hujan di Provinsi Riau masih ada pada April, sehingga OMC masih dapat dilakukan. Gubernur Riau sudah bersurat, saya sudah perintahkan untuk melaksanakan OMC,” jelas Suharyanto.
BNPB juga akan mengerahkan satu helikopter patroli dan tiga helikopter water bombing untuk memperkuat pengawasan dan pemadaman api dari udara. “Seperti halnya pelaksanaan OMC sebelumnya, pemerintah daerah melaksanakan OMC pada siang hari, BNPB memberikan penguatan pada malam hari sesuai dengan kebutuhan saat itu. Sehingga 24 jam daerah-daerah yang dikhawatirkan akan terlindungi,” lanjutnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kejaksaan Agung, serta pejabat tinggi BNPB dan Pemprov Riau.
