Faktaaceh.id, NASIONAL – Polemik pengalihan wilayah kembali mencuat ke publik. Setelah heboh soal tambang di Raja Ampat yang merusak lingkungan, kini muncul kabar mengejutkan: empat pulau yang berada di wilayah Provinsi Aceh dipindahkan ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Langkah ini dilakukan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dengan nomor 300.2.2-2138/2025. Keputusan tersebut menuai sorotan luas dari berbagai kalangan, termasuk peneliti media dan politik, Buni Yani.
Dalam unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu, (11/6/2025), Buni Yani menyebutkan bahwa keputusan tersebut sangat mungkin akan memicu penolakan keras dari masyarakat Aceh.
“Rakyat Aceh akan melawan penetapan empat pulau milik Aceh yang dimasukkan ke wilayah Sumut berdasarkan Keputusan Mendagri Tito Karnavian,” tegas Buni Yani.
Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
Buni Yani menuding bahwa Mendagri Tito Karnavian memiliki agenda tertentu di balik keputusan ini. Ia bahkan menyebut Tito sebagai “kaki-tangan Jokowi” yang sengaja memprovokasi keresahan di Aceh demi mengganggu pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Mendagri Tito Karnavian yang dikenal sebagai kaki-tangan Jokowi ditengarai sengaja membuat kegaduhan dan perlawanan rakyat Aceh untuk mengganggu pemerintahan Prabowo,” ujar Buni Yani dalam unggahannya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang disebutnya sebagai “Geng Solo” tidak akan tinggal diam jika Prabowo mulai mengusut dugaan kasus korupsi yang diduga terkait dengan mereka.
“Saya sudah berulang kali memperingatkan bahwa semakin lama Prabowo membiarkan anasir-anasir Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi melakukan konsolidasi, maka akan semakin membahayakan pemerintahannya,” tegasnya.
“Geng Solo tidak mungkin berdiam diri. Mereka pasti akan melawan usaha Prabowo mengusut dugaan korupsi yang tersangkut dengan kelompok mereka,” pungkas Buni Yani.
