NASIONAL – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pelaksanaan wisuda sekolah tetap diperbolehkan selama tidak memberatkan pihak orang tua maupun siswa, serta telah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.
Pernyataan ini disampaikan Mendikdasmen Abdul Mu’ti sebagai tanggapan atas kebijakan larangan wisuda sekolah yang baru-baru ini diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan dan atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh gitu kan. Yang penting wisuda itu jangan berlebih-lebihan dan juga jangan dipaksakan,” ujar Abdul Mu’ti usai membuka Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Dikdasmen 2025 di PPSDM, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (29/4/2025).
Menurutnya, wisuda sekolah bisa menjadi momen penting untuk merayakan keberhasilan siswa menyelesaikan jenjang pendidikan, sekaligus menjadi sarana mempererat hubungan antara orang tua, siswa, dan sekolah.
“Wisuda itu kan sebagai tanda gembira dan juga lebih mengakrabkan orang tua dengan sekolah. Bisa jadi ada orang tua yang tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali, hanya datang saat wisuda, itu pun tidak semua bisa hadir karena berbagai alasan,” lanjut Abdul Mu’ti.
Karena itu, ia menyarankan agar keputusan pelaksanaan wisuda sekolah diserahkan kepada masing-masing sekolah, sesuai dengan kondisi dan kesepakatan yang ada di lingkungan sekolah tersebut.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pelarangan kegiatan wisuda di semua jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA. Ia menyebutkan bahwa wisuda dianggap tidak esensial dan bisa memberatkan masyarakat, terutama keluarga kurang mampu.
“Sudah jelas TK, SD, SMP, SMA, tidak boleh ada wisuda, sudah. Kenaikan kelas, kenaikan kelas. Kelulusan, kelulusan,” kata Dedi Mulyadi dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (26/4/2025).
Pelarangan ini memicu perdebatan, termasuk dari seorang remaja lulusan SMAN 1 Cikarang Utara yang menyayangkan larangan tersebut karena dinilai menghilangkan momen berharga perpisahan siswa sebelum kelulusan.
Namun, Dedi menegaskan bahwa uang untuk wisuda sebaiknya digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih penting. Ia mengklaim banyak orang tua menyambut baik kebijakan ini.
Dengan pernyataan terbaru dari Abdul Mu’ti, pelaksanaan wisuda sekolah tampaknya kembali menjadi diskusi terbuka yang mempertimbangkan sisi emosional, ekonomi, dan kultural masyarakat.
