PONTIANAK – Skandal aset daerah kembali mencuat ! Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa lahan/tanah beralih kepemilikan menjadi rumah pribadi Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi. Diduga, proses pembelian lahan ini terjadi manipulasi harga hingga merugikan negara miliaran rupiah.
Rumah mewah berwarna putih mutiara yang berlokasi di Jalan Untung Suropati, kawasan elite Palapa,Kota Pontianak, diketahui telah menjadi kediaman Rokidi sejak tahun 2023.
Menariknya, rumah tersebut berdiri megah berseberangan dengan rumah dinas Kasdam XII Tanjungpura, menambah tanda tanya besar soal bagaimana proses peralihan tanah ini bisa terjadi.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa tanah tersebut awalnya merupakan aset milik Pemprov Kalbar. Namun Rokidi berhasil mendapatkan lahan ini melalui mekanisme Hak Penggunaan Lahan (HPL) dengan nilai hanya sekitar Rp500 juta. Padahal, harga pasaran tanah di lokasi tersebut ditaksir mencapai Rp5 hingga Rp7 miliar.
*Dugaan Kedekatan dengan Gubernur Sutarmidji
Proses pembelian dengan harga miring ini diduga tidak lepas dari kedekatan Rokidi dengan Gubernur Kalbar saat itu, Sutarmidji. Hal ini semakin diperkuat dengan pernyataan salah seorang pegawai Bank Kalbar, Sahrun, yang ditemui tim Media Fakta Grup saat memasuki rumah tersebut.
“Ini memang benar rumah Pak Rokidi dan sudah ditempati selama lebih dari satu tahun. Sementara ini, beliau sedang mendampingi Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dalam kegiatan rutin sebagai gubernur,” ujar Sahrun.
*Bukan Kasus Tunggal, Banyak Aset Pemprov Diduga Dijual ke Swasta
Penjualan aset Pemprov Kalbar di era Gubernur Sutarmidji ternyata bukan hanya terjadi pada rumah pribadi Rokidi. Media ini menemukan indikasi bahwa banyak aset daerah lainnya juga berpindah tangan ke pihak swasta dengan pola serupa.
Saat ini, aparat penegak hukum disebut tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan jual beli aset daerah yang berpotensi merugikan keuangan negara. Tim Media Fakta Grup terus menelusuri dan mengumpulkan data-data terkait kasus ini untuk mengungkap lebih jauh skandal yang melibatkan aset milik rakyat. (Dhn)
