Faktaaceh.id, NASIONAL – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh menyatakan bahwa pemerintah terus mengintensifkan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Langkah percepatan ini dilakukan melalui skema penyaluran bertahap yang berbasis pada akurasi data lapangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal Zakaria Ali, menjelaskan bahwa proses pemulihan pascabencana ini dibagi ke dalam beberapa fase strategis. Fokus utama pemerintah adalah memulihkan infrastruktur dasar dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lumpuh akibat cuaca ekstrem.
“Penanganan pascabencana ini dilakukan secara bertahap. Gelombang pertama fokus pada kerusakan hunian, sedangkan gelombang kedua menyasar bantuan perorangan seperti jatah hidup, stimulan ekonomi, dan bantuan perabotan rumah tangga,” ujar Safrizal Zakaria Ali dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Safrizal saat mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam agenda penyerahan bantuan gelombang kedua. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial ini berlangsung di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, pada Senin (16/3/2026).
Menurut Safrizal, penyaluran bantuan korban bencana hidrometeorologi hingga saat ini telah memasuki fase kedua. Pada fase awal atau gelombang pertama, otoritas terkait telah merampungkan bantuan yang berkaitan dengan klasifikasi kerusakan hunian warga. Sementara itu, gelombang kedua yang sedang berjalan saat ini difokuskan pada aspek bantuan perorangan yang meliputi jatah hidup, stimulan sosial ekonomi, serta bantuan isi hunian bagi korban terdampak.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa validitas data merupakan instrumen paling krusial dalam keberhasilan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menilai kualitas pendataan di tingkat bawah sangat menentukan kecepatan pemerintah pusat dan daerah dalam mengucurkan dukungan keuangan.
Safrizal pun mengakui bahwa proses pendataan di wilayah terdampak bukan tanpa kendala. “Pendataan harus benar dan akurat, karena dari data itulah seluruh dukungan pemerintah dapat disalurkan secara tepat kepada masyarakat yang berhak,” tegasnya. Skema penyaluran bertahap ini sengaja diambil guna meminimalkan risiko kesalahan data penerima.
Khusus untuk wilayah Kabupaten Aceh Timur, pemerintah mengucurkan dana lebih dari Rp100 miliar pada penyaluran gelombang kedua ini. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada perwakilan masyarakat setempat. Safrizal optimis bahwa penyaluran bantuan korban bencana hidrometeorologi ini tidak hanya sekadar meringankan beban fisik para korban, tetapi juga memiliki efek domino untuk menggerakkan kembali roda perekonomian daerah yang sempat terhambat.
