Faktaaceh.id, NASIONAL – Pemerintah tengah menyusun strategi penghematan energi di sektor publik yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan efisiensi ini direncanakan mulai berlaku pada April 2026 dengan mengadopsi pengalaman pengaturan mobilitas masyarakat pada masa pandemi COVID-19.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa rumusan kebijakan ini harus bersifat responsif dan berbasis data yang akurat. Hal ini dilakukan agar langkah efisiensi tidak menghambat kualitas pelayanan kepada masyarakat luas.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Menko Pratikno dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Rencana strategi penghematan energi sektor publik ini dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kebijakan Penghematan BBM yang digelar secara daring. Dalam forum tersebut, Menko Pratikno menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan proses pembelajaran dan layanan kesehatan tetap berjalan optimal meskipun ada pembatasan penggunaan energi.
Pemerintah menyepakati lima strategi utama guna menekan konsumsi energi lintas instansi. Pertama, penerapan skema kerja fleksibel atau flexible working arrangement bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kedua, penguatan pemanfaatan platform digital untuk mengurangi kebutuhan fisik. Ketiga, pembatasan ketat terhadap mobilitas perjalanan dinas.
Keempat, penerapan strategi hemat energi pada operasional gedung-gedung perkantoran milik pemerintah. Kelima, penyesuaian metode pembelajaran sekolah melalui kombinasi daring (online) dan luring (tatap muka) yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Khusus untuk sektor pendidikan, kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap akan dilakukan secara tatap muka guna menjaga kualitas kompetensi siswa.
Implementasi strategi penghematan energi sektor publik ini juga memperhatikan sejumlah isu strategis lainnya. Salah satunya adalah penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila terjadi perubahan pola kehadiran siswa di sekolah. Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji opsi skema pembiayaan alternatif untuk mendukung akses internet bagi peserta didik jika pembelajaran daring diterapkan secara luas.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” kata Menko Pratikno menambahkan.
Laporan hasil koordinasi ini nantinya akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut mencakup gambaran riil konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan, serta rekomendasi langkah teknis penghematan dari kementerian terkait seperti Kemenkes, Kemenag, Kemendikdasmen, hingga Kemenpan-RB.
