FAKTAACEH.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menugaskan sebanyak 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke wilayah terdampak bencana paling parah di Sumatera, khususnya Aceh Tamiang dan Aceh Utara, mulai 3 Januari 2026. Penugasan ini bertujuan mempercepat pemulihan pemerintahan desa yang terdampak banjir.
Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana menjelang akhir tahun yang digelar di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Dalam keterangannya yang dikutip, Selasa (30/12/2025), Mendagri menjelaskan bahwa, para praja IPDN akan membantu pembersihan wilayah terdampak sekaligus mengaktifkan kembali fungsi pemerintahan desa yang lumpuh akibat banjir. Ia menyebutkan Aceh Tamiang dan Aceh Utara menjadi daerah dengan dampak terberat, karena banyak desa hilang tersapu banjir.
“Dari total 22 desa yang hilang akibat banjir di tiga provinsi di Sumatera, sebanyak 13 desa berada di Aceh Tamiang dan Aceh Utara,” ungkap Mendagri.
Selain itu, dari 1.580 kantor desa yang terdampak bencana di tiga provinsi, sekitar 1.455 kantor desa berada di Aceh. Kondisi ini mendorong Kemendagri mengambil langkah cepat untuk memulihkan kembali roda pemerintahan desa agar pelayanan publik dapat segera berjalan normal.
Mendagri menegaskan bahwa praja IPDN memiliki dua tugas utama, yakni membantu pembersihan wilayah terdampak dan menghidupkan kembali pemerintahan desa.
Lebih lanjut, penugasan praja IPDN tersebut dirancang dengan konsep menyerupai kuliah kerja nyata (KKN), sehingga para praja dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat serta berkontribusi nyata dalam proses pemulihan daerah pascabencana.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri juga menyampaikan bahwa Kemendagri telah mengerahkan tim untuk memberikan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi warga terdampak bencana di tiga provinsi. Langkah ini diambil karena banyak warga kehilangan dokumen kependudukan akibat banjir dan longsor.
Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri telah memulihkan sebanyak 63.230 dokumen kependudukan, meliputi KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian.
Sejak 25 November, sembilan tim Dukcapil telah diterjunkan—masing-masing tiga tim di setiap daerah terdampak. Dari hasil pemantauan, terdapat tiga wilayah yang sempat tidak dapat menjalankan layanan Dukcapil, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa. Seluruh layanan tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat.
Kehadiran sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga dalam agenda tersebut menegaskan komitmen dan sinergi pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan serta pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera.[Mut]
